LKPP Bekukan 13.600 Produk Impor dari e-Katalog

Jakarta, papedindo.org — Sebanyak 13.600 produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) akhirnya dibekukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini disampaikan langsung oleh Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat sebagai Kepala LKPP.  Beliau menyampaikan bahwa pembekuan itu dilakukan karena sudah ada substitusi atau penggantinya dari dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini arahan presiden. Sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kami bekukan alias tidak bisa dibeli di e-katalog,” kata Azwar saat mlakukan konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/8).

Dalam keterangan lanjutnya Azwar mengatakan bahwa pembekuan produk-produk yang berasal dari luar negeri itu menjadi langkah strategis yang dilakukan pemerintah bersamaan dengan afirmasi kemudahan produk-produk lokal dan UMKM ke dalam e-katalog.

Lebih lanjut, ia menjelaskan guna meningkatkan kehadiran produk-produk dalam negeri di e-katalog maka pembekuan produk-produk impor merupakan salah satu upaya memotong mata rantai proses tayang produk lokal dan UMKM di e-katalog. 

“Dulu perlu delapan proses sekarang dua proses saja” kata Azwar.

Azwar pun meyakini seiring dengan pemanfaatan teknologi blockchain dan big data yang dikerjakan bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk saat ini maka tren pembekuan produk impor dari e-katalog akan terus meningkat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bawa Presiden Joko Widodo selalu  mengarahkan agar langkah keberpihakan terhadap produk-produk dalam negeri untuk pemenuhan belanja APBN maupun APBD diprioritaskan.

“Dalam hal produk dalam negeri ini sesungguhnya yang diinginkan pemerintah adalah yang benar-benar Tingkat Kandungan Dalam Negerinya (TKDN) itu tinggi. Bukan barang impor hanya diganti bungkusnya, misalkan dengan 1-2 persen kemudian dibilang produk dalam negeri,” kata Bapak Menteri PPN tersebut.

Oleh sebab inilah, pemerintah merancang regulasi sertifikasi produk-produk dalam negeri yang termasuk didalamnya produk untuk yang dimasukkan ke e-katalog.

Lebih lanjut, Suharso juga menegaskan pemerintah menargetkan bisa mencapai 1 juta produk dalam negeri pada akhir tahun ini, dengan lompatan dari 600 ribu produk dalam negeri yang sudah ada di e-katalog.  Sedangkan nutuk tahun depan pemerintah sudah menargetkan 2 juta produk dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan kegeramannya serta melontarkan kata bodoh dikarenakan masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tenta caranya dengan membeli produk-produk dalam negeri. Akan tetapi sayangnya, hal tersebut belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?” ungkap Jokowi dengan tegas.

“Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada,” lanjut Presiden Joko Widodo yang menyebutkan terdapat produk substitusi produksi dalam negeri yang bisa menggantikan produk impor tersebut.

Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menekankan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien. 

(az)